Sistem pemerintahan parlementer berarti bahwa cabang eksekutif pemerintahan mendapat dukungan langsung atau tidak langsung dari parlemen. Dukungan ini biasanya ditunjukkan dengan mosi percaya. Hubungan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif dalam sistem parlementer disebut pemerintahan yang bertanggung jawab.
Pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang eksekutif dan pembuat hukum tidak sejelas dalam sistem presidensial. Ada berbagai cara untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara tiga cabang yang mengatur negara (eksekutif (atau menteri), pembuat hukum dan hakim).
Sistem parlementer biasanya memiliki kepala pemerintahan dan kepala negara. Mereka berganti setelah masa jabatan mereka berakhir. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya. Kepala negara bisa jadi presiden terpilih atau, dalam kasus monarki konstitusional, turun-temurun.
Contoh negara yang mempraktikkan sistem parlementer adalah sebagian besar negara yang merupakan negara demokrasi. Parlemen berbeda di setiap negara.
