Mandat Surga (天命) adalah doktrin politik dan agama Tiongkok yang digunakan untuk membenarkan pemerintahan kaisar Tiongkok. Menurut kepercayaan ini, surga (天, Tian) adalah singkatan dari tatanan alam dan kehendak alam semesta. Surga akan memberikan mandat kepada penguasa yang adil, Putra Langit. Jika seorang penguasa digulingkan, ini ditafsirkan sebagai indikasi bahwa penguasa tersebut tidak layak, dan telah kehilangan mandat. Juga merupakan kepercayaan umum bahwa bencana alam seperti kelaparan dan banjir adalah tanda-tanda ketidaksenangan surga terhadap penguasa, sehingga sering terjadi pemberontakan setelah bencana besar karena warga melihat ini sebagai tanda bahwa Mandat Surga telah ditarik.
Mandat Langit tidak mengharuskan penguasa yang sah haruslah keturunan bangsawan, dan dinasti seperti dinasti Han dan Ming didirikan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan biasa. Mandat Langit tidak memiliki batasan waktu, sebaliknya tergantung pada kinerja yang adil dan mampu dari para penguasa dan ahli waris mereka. Konsep ini dalam beberapa hal mirip dengan konsep Eropa tentang hak ilahi raja-raja; akan tetapi, tidak seperti konsep Eropa, konsep ini tidak memberikan hak tanpa syarat untuk memerintah. Konsep Mandat Langit juga mencakup hak pemberontakan terhadap penguasa yang tidak adil. Sejarawan Tiongkok menafsirkan pemberontakan yang berhasil sebagai bukti bahwa Surga telah menarik mandatnya dari penguasa. Sepanjang sejarah Tiongkok, masa-masa kemiskinan dan bencana alam sering dianggap sebagai tanda bahwa surga menganggap penguasa saat ini tidak adil dan membutuhkan penggantian. Mandat Surga sering digunakan oleh para filsuf dan cendekiawan di Tiongkok sebagai cara untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.
Konsep Mandat Langit pertama kali digunakan untuk mendukung pemerintahan raja-raja dinasti Zhou (1046-256 SM), dan melegitimasi penggulingan mereka atas dinasti Shang sebelumnya (1600-1046 SM). Konsep ini digunakan di sepanjang sejarah Tiongkok untuk mendukung pemerintahan para kaisar, termasuk raja-raja etnis non-Han seperti dinasti Qing. Konsep ini juga digunakan oleh raja-raja di negara-negara tetangga seperti Korea dan Vietnam. Situasi serupa berlaku sejak berdirinya pemerintahan Ahom di Kerajaan Assam di Asia Tenggara.